PRINSIP-PRINSIP ASURANSI
Prinsip - prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:
1. Prinsip Kepentingan yang dapat
diasuransikan (Principle of Insurable Interest)
Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal
250 KUHD, yang menentukan bahwa:
Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.
Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.
2. Prinsip Itikad Baik (Principle of Utmost
Goodfaith)
Dalam perjanjian asuransi, unsur saling
percaya antara penanggung dan tertanggung sangatlah penting. Tertanggung dengan
itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar
mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak tertanggung juga
percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi.
Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik
3. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)
Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari
pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini
mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang
dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita oleh tertanggung. Tujuan
prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan
tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung
hanya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sungguh - sungguh dialaminya,
bukan untuk mendapatkan keuntungan.
4. Prinsip Subrogasi (Principle of
Subrogation)
Berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung
oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung
untuk melaksanakan hak - haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi, subrogasi
berdasarkan undang - undang ini hanya dapat diberlakukan apabila ada dua
faktor, yaitu:
a. Apabila tertanggung di samping mempunyai
hak - hak terhadap penanggung, juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga;
b. Hak - hak itu adalah karena timbulnya
kerugian. Subrogasi asuransi ini hanya berlaku dalam asuransi kerugian saja dan
tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang, oleh karena dalam asuransi
sejumlah uang, jumlah ganti rugi telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada waktu
ditutupnya perjanjian asuransi.
5. Prinsip Sebab Akibat (Principle of
Proximate Cause)
Kewajiban penanggung untuk mengganti
kerugian kepada tertanggung timbul apabila peristiwa yang menjadi sebab adanya
kerugian itu dijamin oleh polis. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menentukan
suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin dalam
polis.
Dalam hal ini, ada 3 pendapat untuk
menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi, yaitu:
a. Pendapat menurut peradilan di Inggris, yang
menyatakan bahwa sebab dari kerugian itu secara urutan kronologis terletak
terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang disebut Causa Proxima.
b. Pendapat yang kedua ialah di dalam
pengertian hukum pertanggungan, sebab itu tiap - tiap peristiwa yang tidak
dapat ditiadakan tanpa ikut melenyapkan kerugian itu. Dalam perkataan lain
ialah tiap peristiwa yang dianggap sebagai conditio sinequanon terhadap
kerugian itu.
c. Causa remota: bahwa yang menjadi sebab dari
timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan
lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut “sebab adequate” yang
mengemukakan: bahwa dipandang sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah
peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman yang harus menimbulkan
kerugian itu.
6. Prinsip Kontribusi (Principle of
Contribution)
Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa
penanggung, maka masing - masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah
untuk mana mereka menandatangani polis, hanya akan memikul jumlah kerugian yang
sesungguhnya diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila
ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
278 KUHD.
